Sahirin Tekankan Penguatan Pengawasan dan Pendidikan Politik dalam Evaluasi Pengawasan 2026 Bawaslu Pangkalpinang

Pangkalpinang, Bawaslu Babel – Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirin, menyampaikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus penguatan koordinasi antarlembaga dalam mempersiapkan pengawasan Pemilu mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sahirin, Anggota KPU Kota Pangkalpinang Margaretha, staf KPU Kota Pangkalpinang Bima Janesa dan Annisa Aulia, serta staf Kesbangpol Kota Pangkalpinang Joniansyah Ilhamuddin.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang, Wahyu Saputra, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Anggota KPU Kota Pangkalpinang, Margaretha. Dalam sambutannya, Margaretha menyampaikan evaluasi tahun 2026 yang berkaitan dengan PPDB dan partai politik sebagai bagian dari pembahasan pelaksanaan tugas dan koordinasi antarlembaga.

Dalam arahannya, Sahirin menegaskan bahwa evaluasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara sebagai bentuk refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Ia juga menyampaikan bahwa dalam membangun sistem Pemilu, setiap proses yang dijalankan harus dipahami dan disadari sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan masyarakat.

Sahirin turut menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar pemahaman mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat semakin kuat. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai peran dan haknya dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persiapan menghadapi Pemilu 2029 harus dimulai sejak dini. Berbagai langkah pengawasan perlu dipersiapkan, di antaranya melalui penguatan forum warga, pojok pengawasan, serta program Bawaslu Membelajarkan sebagai sarana meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan Pemilu.

Selain itu, Sahirin menyoroti perkembangan dunia digital yang menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan Pemilu. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), potensi serangan siber, serta penggunaan media sosial perlu menjadi perhatian dan diantisipasi sejak awal.

Ia juga menitikberatkan bahwa tanggung jawab politik ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dimulai dari sekarang agar berbagai potensi persoalan dapat dikenali lebih awal dan dampaknya dapat segera diketahui. Dalam hal ini, koordinasi lintas sektoral yang telah dilakukan perlu terus diperkuat sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tantangan pengawasan mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu Saputra menyampaikan materi terkait evaluasi pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kesbangpol Kota Pangkalpinang telah dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap perkembangan dan data partai politik.

Melalui kegiatan Evaluasi Pengawasan Tahun 2026 ini, Bawaslu Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memperkuat hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan langkah strategis pengawasan ke depan. Sinergi antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan serta tantangan Pemilu 2029.