Perkuat Penegakan Etik Penyelenggara Pemilu, Dua Anggota Bawaslu Babel Dipercaya sebagai TPD DKPP

Jakarta, Bawaslu Babel – Dua Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jafri, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO), serta Davitri, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dipercaya menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2026–2027. Keduanya mengikuti rangkaian pelantikan TPD DKPP yang dilaksanakan di Jakarta pada 4–6 November 2026.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda DKPP dalam memperkuat mekanisme penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. DKPP menetapkan TPD sebagai tim ad hoc yang membantu pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah. Keanggotaan TPD berasal dari tiga unsur, yaitu Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, dan unsur masyarakat.

Keterlibatan Jafri dan Davitri sebagai TPD DKPP periode 2026–2027 menjadi bagian dari kontribusi Bawaslu Babel dalam mendukung penguatan integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Tugas tersebut menuntut pemahaman yang kuat terhadap regulasi kepemiluan, kode etik, objektivitas, serta independensi dalam menjalankan proses pemeriksaan.

Secara nasional, DKPP melantik 228 anggota TPD periode 2026–2027 yang tersebar di 38 provinsi, masing-masing terdiri atas dua anggota dari unsur KPU, dua unsur Bawaslu, dan dua unsur masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPD membantu DKPP melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di daerah, sementara hasil pemeriksaan menjadi bahan bagi DKPP dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan dipercayanya dua Anggota Bawaslu Babel sebagai TPD, diharapkan kapasitas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di daerah semakin kuat. Amanah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya DKPP dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagai bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan dipercaya masyarakat.