Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Babel Perkuat Kehumasan dan Strategi Komunikasi Krisis di Era Digital

1

Pangkal Pinang, Bawaslu Babel – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kapasitas pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan pelayanan informasi publik melalui kegiatan bertema “Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu di Era Digital”, Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar, Anggota Bawaslu Babel sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sahirin, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Rogrius Sinulingga, serta jajaran anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turut hadir Kepala Biro Kantor Berita ANTARA Bangka Belitung, Fenny Aprianti, dan Analis Humas sekaligus Kepala Tim Publikasi dan Pemberitaan, M. Regi Renovan, sebagai narasumber.

Dalam laporan panitia, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Rogrius Sinulingga, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan penguatan kapasitas kehumasan di tengah terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan pada tahun ini. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat memberikan tambahan wawasan dan ide-ide baru bagi jajaran humas Bawaslu, sehingga pelaksanaan tugas kehumasan tetap berjalan aktif dan menghasilkan output yang maksimal.

1

Selanjutnya, Anggota Bawaslu Babel, Sahirin, dalam arahannya mendorong seluruh jajaran untuk tidak berhenti mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan pemberitaan serta konten kehumasan. Menurutnya, kegiatan kehumasan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi kelembagaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kepemiluan.

Ia mengingatkan bahwa kreativitas dalam mengemas konten perlu tetap memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Improvisasi dapat dilakukan sepanjang tidak berlebihan dan substansi informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan tujuan serta identitas kelembagaan Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar, menegaskan bahwa peran kehumasan tidak hanya sebatas menjadi wajah lembaga, tetapi merupakan representasi dari keseluruhan institusi. Oleh karena itu, setiap informasi dan aktivitas kelembagaan yang disampaikan kepada publik melalui fungsi kehumasan memiliki pengaruh terhadap citra dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

1

EM Osykar juga mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Poltracking, Bawaslu masuk dalam jajaran 10 besar lembaga yang dipercaya oleh generasi Z (Gen Z), bahkan berada di posisi tiga besar dalam kategori tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan penilaian yang didasarkan pada data, tetapi kepercayaan publik bukan sesuatu yang bersifat permanen dan dapat berubah seiring dengan kinerja lembaga.

“Kepercayaan publik ini harus terus kita jaga. Penilaian masyarakat terhadap lembaga sangat bergantung pada bagaimana kita menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja. Karena itu, pada masa non-tahapan sekalipun, kinerja Bawaslu harus tetap diinformasikan dan dipublikasikan melalui berbagai metode,” tegas EM Osykar.

Ia menambahkan, penyajian konten kehumasan dapat dikemas secara lebih kreatif dengan memanfaatkan unsur hiburan atau entertainment, termasuk humor, selama pesan utama dan tujuan edukasi yang ingin disampaikan tetap serius. Dengan pendekatan tersebut, informasi kelembagaan diharapkan dapat diterima masyarakat secara lebih menarik tanpa mengurangi substansi dan kredibilitas informasi.

Lebih lanjut, EM Osykar menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan kehumasan Bawaslu. Pertama, kepekaan dalam menyampaikan informasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami publik. Kedua, kecepatan dan akurasi informasi, sehingga setiap informasi yang disampaikan tetap berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kolaborasi dan sinergi, khususnya dengan media massa sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Ia juga berharap pola dan standar operasional prosedur (SOP) kehumasan dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan komunikasi di era digital saat ini.

1

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro ANTARA Bangka Belitung, Fenny Aprianti, menyampaikan materi bertajuk “Manajemen Isu dan Respons Krisis: Ketika Bawaslu Menjadi Berita”. Ia menguraikan pentingnya kesiapsiagaan lembaga dalam mengidentifikasi berbagai potensi persoalan yang dapat berkembang menjadi krisis reputasi.

Fenny menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola penyebaran informasi. Sebuah informasi, termasuk tangkapan layar atau unggahan yang belum terverifikasi, dapat dengan cepat membentuk persepsi publik sebelum lembaga menyampaikan klarifikasi. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memiliki mekanisme deteksi dini, pemantauan isu, serta kesiapan dalam memberikan respons yang tepat.

Ia juga memaparkan perbedaan antara insiden, keadaan darurat, dan krisis, termasuk pentingnya pembentukan tim penanganan krisis, kejelasan kewenangan, ketersediaan data, protokol komunikasi, serta penyusunan Crisis Risk Register sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi mengganggu reputasi dan kepercayaan publik.

1

Materi berikutnya disampaikan oleh M. Regi Renovan, Analis Humas sekaligus Kepala Tim Publikasi dan Pemberitaan, dengan tema “Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu: Membangun Respons yang Cepat, Terkoordinasi, Transparan, dan Akuntabel untuk Menjaga Kepercayaan Publik”.

Dalam pemaparannya, Regi menekankan bahwa reputasi lembaga dibangun melalui perencanaan komunikasi yang strategis dan berkelanjutan, peningkatan kinerja, serta hubungan yang baik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ia juga menjelaskan tahapan penanganan krisis, mulai dari identifikasi isu, penilaian dampak, aktivasi tim manajemen krisis, penyusunan strategi respons, komunikasi internal dan eksternal, hingga evaluasi pascakrisis.

Selain itu, ia menekankan bahwa komunikasi krisis harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, konsistensi, kecepatan dan ketepatan, serta koordinasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak saling bertentangan dan tetap berada dalam satu arah kebijakan kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Babel berharap seluruh jajaran kehumasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota semakin mampu mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan informasi kelembagaan, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika isu dan potensi krisis komunikasi di ruang digital.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Babel dalam membangun pengelolaan kehumasan yang profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel guna menjaga citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

1

Penulis : Rianito
Foto : Rianito
Editor : Rogrius Sinulingga

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle