Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Babel Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026, Perkuat Partisipasi Masyarakat

1

Pangkal Pinang, Bawaslu Babel – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026 sebagai upaya mengidentifikasi capaian, kendala, dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus menghimpun masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan ke depan.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) dan APD, dengan peserta dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, media massa, serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Turut hadir Anggota Bawaslu Babel, Sahirin, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Kepala Bagian P3SPH, serta staf sekretariat Bawaslu Babel, Pangkalpinang, Jumat (13/11/2026).

Dalam arahannya, Sahirin menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu yang meliputi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Evaluasi secara rutin dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki. “Bawaslu secara rutin mengadakan evaluasi terhadap tugas-tugas kelembagaan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan. Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat apa yang sudah dilakukan dan apa saja yang perlu menjadi perhatian ke depan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan Bawaslu, di antaranya melalui Pojok Pengawasan dan sosialisasi melalui forum-forum warga. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu serta menjaga kualitas demokrasi.

1

Sahirin juga menekankan bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. “Kami berharap partisipasi masyarakat juga semakin aktif dalam mengawasi Pemilu. Demokrasi bukan hanya tentang melihat hasil akhirnya, tetapi bagaimana prosesnya berjalan. Karena itu, proses demokrasi juga perlu menjadi perhatian dan pengawasan kita bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi di era digital menjadi salah satu tantangan pengawasan ke depan. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang tidak semestinya berpotensi menimbulkan disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas informasi di tengah masyarakat.

“Tantangan pengawasan ke depan tentu semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Penggunaan AI yang tidak semestinya dapat menimbulkan disinformasi. Hal ini perlu diantisipasi dan ditangani dengan baik oleh Bawaslu beserta seluruh jajaran,” tambah Sahirin.

Kehadiran akademisi, Komisi Informasi, media massa, dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, upaya menjaga kualitas demokrasi dapat terus diperkuat melalui pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

1

Penulis: Rini Oktavyanti
Foto: Riannito
Editor: Rogrius Sinulingga

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle