TINGKATKAN UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM, BAWASLU BABEL KOORDINASI DENGAN KEJATI BABEL

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada Kamis sore, 22 Februari 2019.

Dihadiri oleh seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran beserta staf, koordinasi ini dilakukan guna menguatkan pendampingan hukum jajaran Bawaslu mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Komisioner Bawaslu Provinsi Divisi Hukum dan Data Informasi Dewi Rusmala mengatakan, penting bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan koordinasi ini guna menjamin perlindungan hukum jajaran bawaslu dalam melaksanakan tugas, "ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Bawaslu menyambut Pemilu serentak 2019, sehingga jajaran bawaslu mengetahui meknisme bantuan hukum apabila sewaktu-waktu dibutuhkan".

Sementara itu, Kepala Seksi Pertimbangam Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Jipi Permana mengatakan, hanya ada tiga kategori yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Kejati, yakni lembaga negara, instansi pemerintah, serta BUMN dan BUMD, "secara formil, tiga kategori ini merupakan ranah kejati untuk diberikan bantuan hukum, namun tak lepas dari perkara perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan menggunakan surat kuasa khusus".

Menurutnya perkara pidana kemungkinan besar hanya akan dilakukan oleh oknum, sehingga Kejati tidak dapat memberikan bantuan terhadap kasus perorangan, sedangkan untuk jenis perkara Kejati bisa membantu baik perkara litigasi di dalam pengadilan maupun perkara non litigasi diluar pengadilan.

Sebelumnya sudah ada dua Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan penguatan kelembagaan dalam hal bantuan hukum pengawas pemilu dengan membuat MOU pada masing-masing Kejari, yakni Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kabupaten Belitung. Sedangkan 5 Kabupaten lainnya, diharapkan segera membuat MOU ke masing-masing kejari, guna kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019.

Editor : Humas Bawaslu Babel