Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Babel Perkuat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026

1

Pangkal Pinang, Bawaslu Babel – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan Rapat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara akurat, mutakhir, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan PDPB menjadi penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan dapat terakomodasi dengan baik sehingga daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual.

Anggota Bawaslu Babel, Sahirin menyampaikan bahwa daftar pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan juga dinamis. “Daftar pemilih ini sesuatu yang terus bergerak. Masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS harus segera ditindaklanjuti dan diperbarui, sehingga data pemilih yang kita miliki benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya,” ujar Sahirin, Kamis (19/11/26).

1

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan DP3ACSKB dalam mendukung akurasi data pemilih. Menurutnya, koordinasi dengan instansi tersebut sangat penting karena memiliki data kependudukan yang menjadi salah satu sumber dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Sehingga Bawaslu Babel menghadirkan perwakilan dari DP3ACSKB dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat berdiskusi mengenai daftar pemilih berkelanjutan ini.

“Koordinasi dengan DP3ACSKB sangat penting karena memiliki data kependudukan. Bawaslu juga akan melakukan validasi melalui uji petik atau coklit untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahirin menjelaskan bahwa daftar pemilih bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan menjadi instrumen dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Data tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan teknis, seperti untuk penentuan jumlah kursi dan perencanaan logistic Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan.

“Data pemilih ini menjadi instrumen dasar Pemilu. Karena itu, tugas kita adalah memastikan proses pemutakhiran dan pengawasannya berjalan dengan baik. Harapannya, pada Pemilu 2029 mendatang, persoalan terkait daftar pemilih dapat diminimalkan melalui pengawasan PDPB yang kita lakukan secara maksimal sejak sekarang,” tutup Sahirin.

Melalui Rapat Pengawasan PDPB Triwulan IV Tahun 2026 ini, Bawaslu Babel terus mendorong pengawasan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta validasi data secara langsung sebagai langkah menjaga kualitas daftar pemilih dan mendukung kesiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029.

1

Penulis: Rini Oktavyanti
Foto: Rianito
Editor: Rogrius Sinulingga

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle