Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang Jadi Fokus Bawaslu dalam Peran Saka Tingkat Nasional

humas | Selasa, Oktober 4, 2022 - 07:26

Ditulis oleh Jazzkyanda pada Senin, 3 Oktober 2022

Balun Ijuk, Babel.Bawaslu.go.id -- Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) tingkat nasional tahun 2022 yang digelar di Bumi Perkemahan Depati Amir, Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hari ini telah memasuki hari ke-2 setelah resmi dibuka kemarin 02 Oktober 2022 oleh Pejabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.

Bawaslu yang berpartisipasi dalam Saka Adhyasta Pemilu memanfaatkan momen ini untuk melakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Anti Money Politik kepada peserta Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) tingkat nasional ini.

Hal itu dijelaskan Sahirin Anggota Bawaslu Babel saat meninjau langsung pelaksanaan Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) tingkat nasional Saka Adhyasta Pemilu oleh Bawaslu, Senin (03/10/2022).

"Hari ini adalah hari kedua dan ada 5 regu yang kami berikan pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pemilu dan pentingnya menolak politik uang," ucapnya.

Sahirin sangat berharap peserta Saka Adhyasta Pemilu ini dapat memberikan dampak positif bagi peserta untuk mengawasi pemilu saat pulang ke daerah masing-masing, tak terkecuali gerakan Anti Money Politik,

"Pertama kami berharap pengawasan partisipatif dapat benar-benar dilakukan saat mereka pulang ke daerah masing-masing begitu juga dengan gerakan Anti Politik Uang," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Babel itu.

Usai melakukan foto bersama peserta, Anggota Bawaslu Babel itu berpesan agar setiap peserta dapat menjaga kondisi fisik dan kesehatan ditengah keadaan cuaca di lokasi perkemahan yang kian tak menentu,

"Tak kalah penting semoga tiap peserta selalu diberikan kesehatan hingga acara ini usai, semoga peserta sukses melakukan agenda ini hingga 6 hari kedepan," pungkasnya.

Untuk diketahui kegiatan ini akan dilaksanakan hingga tanggal 09 Oktober mendatang dan diikuti sekitar 1.200 warga perkemahan yang berasal dari 31 Provinsi se Indonesia. Sementara itu 3 Provinsi lain berhalangan hadir yakni Maluku Utara, Kalimantaran Utara dan Sulawesi Utara.