Jadi Sampel Penilaian Penerapan Reformasi Birokrasi, Bawaslu Babel Terapkan Reformasi Birokrasi Hingga Ke Bawaslu Kabupaten/Kota di Babel

humas | Rabu, Agustus 5, 2020 - 18:39

Kepala Sekretariat Bawaslu Babel didampingi Kasubag SDM Rogrius Sinulingga bersama jajaran Bawaslu Bangka Tengah saat menyampaikan sambutan dalam Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Bangka Tengah, Babel.bawaslu.go.id -- Dalam rangka persiapan penilaian penerapan reformasi birokrasi pada lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi pada Bawaslu kabupaten/kota.

Agenda ini telah dilakukan secara bertahap pada mulai dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, hingga Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (04-08-2020).

Roy M Siagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Babel mengatakan "untuk tahun 2020, Babel menjadi bagian dari tiga provinsi selain diantaranya provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan yang menjadi sampel penilaian penerapan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas rekomendasi dari Bawaslu RI".

Ada 8 fokus area perubahan reformasi birokrasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh setiap lembaga pemerintah yang meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan sistem manajemen SDM, tata laksana, penataan dan penguatan organisasi, peraturan perundangan, dan pelayanan publik.

"Untuk mendukung penerapan reformasi birokrasi dan meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu, dalam waktu dekat Bawaslu Babel akan membentuk satgas gratifikasi", ujarnya.

Sementara Rogrius Sinulingga, Kasubbag SDM dan Organisasi Bawaslu Babel menambahkan, hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bahwa dalam memberikan dukungan penerapan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tugas staf bagian SDM, tapi juga melibatkan seluruh bagian sekretariat. Sehingga dibutuhkan sinergitas untuk mewujudkannya.

"Bersamaan dengan sosialiasi reformasi birokrasi, sekaligus pula dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penataan dan pengelolaan kearsipan guna meningkatkan tertib administrasi di lingkungan sekretariat pengawas pemilu", tutupnya.