Etika dan Budaya Politik Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Pangkalpinang, Babel.bawaslu.go.id - Masyarakat harus memiliki budaya politik yang baik jelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2019. Sebab hal tersebut mempengaruhi pola prilaku suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan masyarakat setiap hari.
Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan workshop pendidikan dan etika budaya politik guna meningkatkan partisipasi politik dan budaya demokrasi yang bermartabat.
Menurutnya, budaya politik sebagai suatu sistem nilai masyarakat dapat meningkatkan patisipasi masayarakat, selain itu etika dan budaya politik juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan untuk masyarakat,
“secara sederhana budaya politik berkembang yang berkembang untuk dipraktikan masyarakat dan diterapkan dalam bidang politik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas demokrasi di Indonesia”, jelas Jafri.
Ia juga menjelaskan budaya politik menitik beratkan pada etika moral mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa membatasi dan membentengni sisi negative politik untuk menghalalkan segala cara dengan melanggaran norma seperti kejujuran, keadilan, dan integritas.
Dalam work shop ini, Anggota Bawaslu Babel juga menjawab pertanyaan peserta workshop mengenai rendahnya partisipasi masayarakat terhadap Pemilu,
Jafri menjelaskan, sikap apatis itu terjadi karena pengalaman yang dirasakan publik selama ini bahwa siapapun yang terpilih dalam pemilu tidak akan membawa perubahan berarti untuk kehidupa mereka,
“ada sikap apatis masyarakat tehradap pemilu, terutama kelompok masyarakat yang selama ini kurang merasakan hasil pembangunan,” kata Jafri saat menjawab pertanyaan peserta workshop.

meski demikian, dirinya tidak menyalahkan penyelenggara pemilu terhadap rendahnya partisipasi masayarakat saat pemilu, terbukti, menurutnya penurunan partisipasi pemilih bukan disebabkan minimnya sosialisasi. KPU maupun Bawaslu, sebab penyelenggara pemilu telah bekerja maksimal menyosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak pilih.
“kami di Bawaslu Provinsi ada program yang Namanya dulang pengawasan, disana ada sosialisasi yang menyasar sasaran masayarakat hingga ke pedesaan, artinya semua kalangan masayarakat sudah dijangkau, kalo ingin datanya silahkan dating atau mungkin juga dipaparkan dalam bulletin kami pada bidang humas”, tegas Jafri.

Penulis & Foto : Jazzkyanda
Editor : Yaumil Ikrom