Bawaslu Babel Perkuat Implementasi Birokrasi melalui Penandatanganan IKU dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pangkalpinang, Bawaslu Babel — Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat implementasi birokrasi melalui penandatanganan bersama Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penguatan kualitas pelayanan publik Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring di Kantor Bawaslu Babel serta diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kita sama-sama melakukan pengisian dan penandatanganan IKU. Ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan apa yang kita kerjakan dapat terukur dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Bawaslu Babel, Rabu (12/08/26).

Ketua Bawaslu Babel menekankan pentingnya komitmen bersama dalam pengisian dan penandatanganan IKU sebagai bagian dari upaya memastikan kinerja pengawasan berjalan sesuai arah dan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Anggota Bawaslu Babel, Jafri, mengatakan indikator kinerja yang terukur sangat penting untuk memastikan setiap program memiliki arah dan target yang jelas.

“Program yang terukur tentunya sangat penting. Di situlah fungsi IKU, yaitu memastikan setiap pekerjaan memiliki indikator yang jelas dan dapat dievaluasi. Ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Jafri menambahkan, penguatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja Bawaslu.

Anggota Bawaslu Babel, Davitri, menyampaikan bahwa IKU merupakan cerminan dari kinerja lembaga. Setiap indikator yang ditetapkan perlu didukung dengan dokumentasi sebagai bukti bahwa pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai rencana kerja.

“IKU ini menjadi kompas agar kita fokus pada tugas sebagai pengawas pemilu sesuai amanat Undang-Undang Pemilu. IKU juga menjadi bukti bahwa kita bekerja dan menjadi ukuran apakah target yang direncanakan benar-benar tercapai,” kata Davitri. Menurutnya, evaluasi terhadap pencapaian IKU menjadi hal penting untuk dilakukan. Jajaran Bawaslu perlu menjadikan indikator tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja dan berlomba-lomba mencapai target yang telah ditetapkan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, Dini Yamashita turut mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan SKM. Hasil survei tersebut perlu ditindaklanjuti dan dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Melalui penandatanganan bersama IKU dan penguatan pelayanan publik ini, Bawaslu Babel bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen memperkuat kinerja yang terukur, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.