Bawaslu Babel Matangkan Persiapan Orientasi PPPK Tahun 2026, Pastikan LMS dan Sarana Pendukung Siap Digunakan

Pangkalpinang, Bawaslu Babel – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 melalui daring Zoom Meeting guna memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung pelaksanaan kegiatan. Rapat ini difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi penggunaan akun Learning Management System (LMS) bagi peserta orientasi. Program orientasi PPPK merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur di lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran digital berbasis LMS, Selasa (23/06/2026).

Dalam rapat tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dini Yamashita, memberikan arahan kepada seluruh peserta terkait pentingnya kedisiplinan selama mengikuti rangkaian orientasi. Ia menegaskan bahwa orientasi PPPK bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, serta penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai ASN dan tugas kelembagaan Bawaslu. 

Dini juga mengingatkan agar seluruh peserta memastikan kesiapan perangkat pendukung, jaringan internet, serta akun LMS yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Menurutnya, kesiapan teknis menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran orientasi dan memastikan seluruh materi dapat diakses dengan baik oleh peserta.

Selain itu, jajaran sekretariat diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas pendukung yang akan digunakan selama pelaksanaan orientasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis serta menjamin kegiatan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui rapat persiapan ini, Bawaslu Babel berharap seluruh peserta Orientasi PPPK Tahun 2026 dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan dalam mendukung tugas-tugas pengawasan pemilu dan demokrasi.