Bawaslu Babel Gelar Kemah Pengawasan: Bentuk Kader Komunitas Pengawasan Partisipatif

humas | Minggu, September 29, 2024 - 13:25

Pangkalan Baru, Bawaslu Babel â€“ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan Kemah Pengawasan dengan tema "Membentuk Kader Komunitas Pengawasan Partisipatif" yang dihadiri oleh berbagai komunitas, stakeholder, serta jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilihan serentak tahun 2024, Pangkalan Baru, Sabtu (28/09/24).

Sahirin, selaku anggota Bawaslu Babel yang mengoordinatori divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menyampaikan bahwa kegiatan kemah pengawasan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Bawaslu. â€œIni pertama kali Bawaslu mengadakan kemah pengawasan. Hari ini kita juga menampilkan berbagai budaya dan sekaligus meningkatkan UMKM. Tentunya, lewat kemah ini kita berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak 2024," ujar Sahirin.

Sementara itu, Novrian Saputra, yang menjadi penginisiasi kegiatan, mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. "Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi hari ini. Harapannya saudara/i sekalian dapat menjadi penggerak dan contoh dalam pengawasan Pemilihan di lingkungan masing-masing."

Kegiatan kemah pengawasan ini berlangsung meriah dengan beberapa perlombaan dan diisi dengan materi terkait pengawasan partisipatif yang disampaikan oleh para narasumber. Salah satu momen penting dalam acara ini adalah pembacaan khidmat Pilkada Damai Bumi Serumpun Sebalai yang dilakukan oleh seluruh yang hadir pada kegiatan tersebut, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan damai di Bangka Belitung.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran penting mereka dalam mengawasi proses pemilihan umum dan mencegah terjadinya pelanggaran, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.