Melalui Evaluasi IKP 2024, Bawaslu Babel Perkuat Pencegahan dan Pengawasan Menuju Demokrasi Berkualitas 2029

Pangkalpinang, Bawaslu Babel – Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Sahirin, mengikuti secara daring kegiatan Evaluasi Efektivitas Pencegahan Berbasis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Jakarta pada 4–6 Agustus 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia ini menjadi forum nasional untuk mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan berbasis IKP sekaligus memperkuat kebijakan pengawasan menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Evaluasi dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, studi kasus, serta identifikasi praktik baik dalam implementasi pencegahan di berbagai daerah.

Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan instrumen strategis dalam memetakan potensi kerawanan, menyusun prioritas pencegahan, dan merancang kebijakan pengawasan yang lebih terukur, adaptif, serta berbasis data. Selain itu, kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi, dan pakar kepemiluan untuk memperkaya perspektif dalam menghadapi berbagai tantangan Pemilu 2029, seperti disinformasi, politik uang, penyalahgunaan media digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Sahirin menegaskan bahwa hasil evaluasi ini menjadi bekal penting bagi Bawaslu dalam memperkuat strategi pencegahan di daerah.
"Evaluasi IKP bukan sekadar mengukur tingkat kerawanan, tetapi menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen memperkuat pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, serta mendorong partisipasi masyarakat agar bersama-sama mewujudkan Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan berkualitas," ujar Sahirin.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan yang mampu membangun kepatuhan, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.