16/04/2024

Bawaslu Babel

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PILKADA DI DEPAN MATA

4 min read

Oleh: Arief Hidayat,S.IP

(Staf Divisi Pengawa san Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

       Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau yang disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah didepan mata, seiring dengan telah diundangkannya Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Singkatnya, dengan keluarnya Undang-Undang ini dipastikan Pilkada memiliki payung hukum yang sah dan akan dilaksanakan, tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada terkendala dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang belum juga selesai. Ada perubahan esensi dari revisi Undang-Undang ini yaitu, mengenai; Pertama, Tahapan Pelaksanaan, yang berubah menjadi 8 kegiatan dengan tambahan satu huruf yaitu Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kedua, Tahapan Pelaksanaan, yang berubah dimana Ruang Uji Publik serta Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dihapus. Yang menarik lainnya adalah dalam UU No. 8 tahun 2015 disebutkan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dipasangkan satu paket dengan Wakilnya, sehingga tidak terpisah nomenklaturnya, ini berbeda dengan konten UU No 1 Tahun 2015 sebelumnya yang hanya menyebutkan calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, mengenai permasalahan perselisihan dalam Pilkada, yang akhirnya dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sambil menunggu dibentuknya Badan Peradilan Khusus, sesuai dengan UU No. Tahun 2015 Pasal 157 ayat (1) dan (2), sampai dengan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak nasional tahun 2027 (Pasal 201 ayat 7).

 

Posisi Penyelenggara Pemilihan

Mengenai Penyelenggara pemilihan, terdapat dua pendapat besar yang mengemuka. Pertama, Pendapat yang menyatakan bahwa Pilkada tidak dapat dilaksanakan oleh KPU sebagai konsekuensi tidak masuknya Pilkada dalam rezim pemilu. Adapun pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra, masuk dalam kelompok ini. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini sebagai penegas bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945). Sebagai konsekuensinya, maka KPU, Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pendapat kedua yaitu yang menyatakan bahwa KPU dan jajarannya masih dapat menyelenggarakan pemilihan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Moh. Mahfud MD (mantan Ketua MK) . Dalam konteks ini, sangat tidak mungkin untuk membentuk badan atau lembaga baru yang kompeten (setingkat KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam waktu yang singkat, sehingga diperlukan terobosan aturan yang dapat menjadi payung hukum agar Pilkada tetap dapat dilaksanakan. Payung hukum ini penting, sebagai landasan yuridis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Solusinya, pemerintah mengambil jalan tengah, bahwa kategori penyelenggara pemilu sesuai dengan Pasal 22E, tetap dapat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini. Dengan adanya akomodasi perihal posisi KPU, Bawaslu dan DKPP dalam Undang-Undang ini, maka harapan Pilkada terlaksana tahun 2015 sangat besar. Namun, diperlukan antisipasi adanya gugatan judicial review kepada MK, sebab MK sudah mengeluarkan putusan “tidak terlibat dalam Pilkada”, sehingga potensi untuk itu masih ada.

Titik Rawan Pilkada

Terlepas dari adanya dissenting opinion (beda pendapat) payung hukum yang telah ada, para penyelenggara pemilihan tetap harus concern untuk mempersiapkan seluruh tahapan agar Pilkada dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu fokus paling penting adalah memetakan potensi konflik yang akan muncul dalam Pilkada. Setidaknya ada beberapa titik yang menurut hemat penulis, patut mendapatkan porsi perhatian ekstra. Diantaranya: Pertama, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada. Fase ini menjadi fokus, sebab dapat menimbulkan potensi gugatan jika pemutakhiran pemilih tidak dilaksanakan dengan optimal. Oleh sebab itulah, pemerintah pusat dan daerah serta segenap stake holder kepemiluan harus ikut terlibat aktif sambil memantau pemutakhiran data yang dilakukan. Pemutakhiran data selayaknya dilakukan secara berjenjang, dengan menggandeng RT, RW dan seterusnya, sehingga meminimalisir adanya kesalahan. Kedua, Pendaftaran Calon. Beberapa partai politik masih dirundung perpecahan (dualisme kepengurusan) sebut saja PPP dan Golkar. Walaupun KPU berpatokan calon yang bisa didaftarkan adalah yang sudah sah dengan mangantongi Surat Keputusan (SK) pengesahan Menkumham, namun anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan tidak tertutup kemungkinan adanya gugatan kubu yang berseberangan lewat PTUN. Ketiga, Kampanye. Dalam tahapan ini dimungkinkan terjadi gesekan antar pendukung calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada. Oleh sebab itulah, maka KPU diharapkan mampu mengatur jadwal dan tempat kampanye dengan baik dan matang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, Pelaksanaan Pemungutan Suara. Dalam tahapan ini yang perlu diwaspadai adalah adanya “serangan fajar”, yang dilakukan oleh tim sukses (timses) calon sebelum pemungutan suara. Dengan harapan pilihan pemilih akan beralih untuk mendukung jago sang timses. Adapun biasanya timses akan membagikan sembako, barang ataupun uang (money politics). Disinilah peran Bawaslu sebagai pengawas dituntut untuk menjaga, agar tindakan pelanggaran dapat dideteksi dan dicegah. Tentunya dengan tetap mengutamakan strategi pengawasan partisipatif, dimana seluruh masyarakat adalah informan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pilkada.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya ada 4 (empat) kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2015 ini, diantaranya: Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. Di media pun (baik cetak ataupun elektronik) sudah banyak survey jajak pendapat, pemimpin masa depan Bumi Laskar Pelangi di empat kabupaten tersebut. Ini artinya denyut Pilkada sudah mulai terasa, dan masyarakat bersiap untuk menentukan masa depan daerahnya melalui Pilkada ini. Tak dapat dipungkiri bahwa di zaman otonomi ini, maju atau tidaknya suatu daerah, tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya (baca: kepala daerah) merakyat, maka sudah dipastikan rakyat akan dekat dengannya, pun sebaliknya. Jika rakyat mengehendaki hadirnya pemimpin yang pro terhadap pengentasan kemiskinan, pemberantasan KKN, visioner dalam pembangunan demi kesejahteraan rakyat daerah, maka Pilkada inilah momentumnya. Kata singkatnya adalah janganlah salah pilih. Adapula adagium yang mengatakan; “memilihnya hanya lima menit, sengsaranya lima tahun”.

Penulis : Arif Hidayat S.IP

Editor : Yaumil Ikrom, S.IP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content